Kuba pada Jumat, 20 Maret 2023, menegaskan penolakannya terhadap ide bahwa sistem politik atau masa jabatan presiden negara tersebut dapat dinegosiasikan dengan Amerika Serikat (AS). Penolakan ini muncul sebagai respons terhadap laporan yang menyatakan bahwa AS berusaha untuk menggulingkan Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel.
Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernandez de Cossio, dalam sebuah konferensi pers yang dilansir Reuters, menegaskan, “Saya dapat secara tegas mengkonfirmasi bahwa sistem politik Kuba tidak dapat dinegosiasikan. Tentu saja, baik posisi presiden maupun pejabat lainnya tidak bisa dinegosiasikan dengan Amerika Serikat.”
Pekan lalu, Kuba juga mengungkapkan bahwa mereka telah mulai melakukan pembicaraan dengan pemerintah AS, di tengah blokade yang dilakukan AS terhadap minyak Kuba, yang semakin memperdalam krisis ekonomi negara komunis tersebut. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa ia dapat melakukan “apa pun yang saya inginkan” terkait Kuba.
Dalam pernyataannya kepada sekelompok aktivis asing yang datang dengan bantuan kemanusiaan, Diaz-Canel menyampaikan bahwa Kuba sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan “agresi” dari AS. “Kami tidak hanya berdiam diri. Kami sadar bahwa mungkin ada agresi terhadap Kuba,” tegas Diaz-Canel, yang belakangan menunjukkan sikap yang semakin menantang terhadap AS.
Diaz-Canel juga menyatakan di media sosial pada Selasa lalu bahwa “setiap agresor eksternal akan menghadapi perlawanan yang tak tertembus.” Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam atas potensi intervensi AS di negara tersebut.
Menurut laporan dari USA Today, yang mengutip dua sumber yang mengetahui rencana pemerintahan Trump, terdapat upaya untuk mempersiapkan kesepakatan ekonomi dengan Kuba. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat melonggarkan pembatasan perdagangan dan memberikan “jalan keluar” bagi Diaz-Canel. Namun, laporan dari The New York Times menambahkan, pemerintahan Trump berupaya menggulingkan Diaz-Canel dari kekuasaan, dengan dua tahun masa jabatannya sebagai presiden dan lima tahun sebagai pemimpin Partai Komunis yang tersisa.
Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa proposal AS akan membiarkan keluarga mantan presiden Fidel dan Raul Castro tetap tidak tersentuh. Meskipun Fidel Castro telah meninggal pada tahun 2016, Raul Castro, yang kini berusia 94 tahun, masih mempertahankan pengaruh yang signifikan di Kuba, bahkan delapan tahun setelah menyerahkan kursi kepresidenan kepada Diaz-Canel.
Kesepakatan semacam itu, jika terwujud, akan mengingatkan pada situasi di Venezuela, di mana AS terlibat dalam usaha menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Namun, dalam kasus Venezuela, AS memilih untuk bekerja sama dengan penjabat Presiden Delcy Rodriguez, mantan wakil presiden Maduro yang kini menguasai kekuasaan.
Menarik untuk dicatat bahwa situasi ini tidak hanya berdampak pada hubungan Kuba-AS, tetapi juga bisa berimplikasi bagi stabilitas politik di kawasan. Ketegangan yang meningkat antara kedua negara dapat memicu reaksi dari negara-negara lain di kawasan, serta meningkatkan perhatian internasional terhadap situasi di Kuba.
Dengan demikian, Kuba tetap teguh pada prinsipnya dan menolak setiap bentuk intervensi asing. Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kuba akan melindungi kedaulatannya, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun.
