Pemerintah Amerika Serikat dan Arab Saudi diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan yang memungkinkan kerajaan Teluk ini mengembangkan program nuklir sipil. Menurut laporan CBS News, pengumuman resmi dari pemerintahan Presiden Donald Trump dijadwalkan pada hari Rabu.
Kesepakatan ini berpotensi bernilai miliaran dolar bagi AS, di mana perusahaan-perusahaan Amerika dapat terlibat dalam pembangunan fasilitas untuk memproduksi uranium yang diperkaya. Uranium ini tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan senjata nuklir. Kekhawatiran muncul dari para ahli nuklir dan mantan pejabat Israel, yang merupakan sekutu utama AS di Timur Tengah, tentang kemungkinan bahwa rencana ini dapat mengarah pada pengembangan senjata nuklir oleh Arab Saudi.
BBC telah meminta komentar dari Gedung Putih terkait kesepakatan ini. Menurut CBS, kesepakatan tersebut akan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk mengoperasikan pembangkit listrik nuklir di tanah Saudi. Namun, nama-nama korporasi yang terlibat belum diungkapkan, dan Kongres AS perlu dilibatkan dalam proses ini.
Setelah melakukan studi bersama dengan AS, Arab Saudi mungkin akan diizinkan untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri untuk memproduksi bahan bakar di fasilitas yang dibangun oleh AS, daripada bergantung pada pasokan bahan bakar impor. Kesepakatan ini diperkirakan akan berlangsung selama 30 tahun dan bernilai puluhan miliar dolar, menurut laporan The Wall Street Journal.
Salah satu hal yang membedakan kesepakatan ini dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh AS pada tahun 2009 dengan Uni Emirat Arab (UEA) adalah ketentuan untuk memperkaya uranium. Di bawah kesepakatan dengan UEA, negara tersebut tidak memproduksi bahan bakarnya sendiri dan tunduk pada berbagai pembatasan lainnya. Oleh karena itu, kesepakatan ini juga diharapkan akan menarik perhatian para aktivis non-proliferasi nuklir, yang bertujuan untuk mencegah peningkatan jumlah senjata nuklir di seluruh dunia.
Isu nuklir telah menjadi pusat konflik antara AS dan Israel dengan Iran selama berbulan-bulan. Kedua negara tersebut menyatakan bahwa salah satu alasan mereka menyerang Iran pada bulan Februari adalah untuk mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir, sesuatu yang dibantah oleh Tehran. Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, pemimpin de facto Arab Saudi, pernah menyatakan kepada CBS News pada tahun 2018 bahwa negaranya tidak berencana untuk memiliki senjata nuklir, tetapi menambahkan, “tanpa ragu jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan mengikuti secepatnya.”
